logo new

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Sragen bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Sragen
Whistleblowing System

Ecourt

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
Ecourt

DISKUSI KOMISI YUDISIAL RI

Forum Group Discussion (FGD)

Terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan Komisi Yudisial RI

02 Juni 2016 | pta-semarang.go.id

Pada Kamis pagi ini, PTA Semarang menjadi tuan rumah diadakannya kegiatan diskusi bersama Komisi Yudisial RI dan hakim dalam bentuk Focused Group Discussion (FGD). Kegiatan ini bertajuk “Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Penerapan KEPPH Oleh Hakim” dan dihadiri oleh hakim di 4 (empat) lingkungan peradilan Se Jawa Tengah. Mereka yang diundang diantaranya adalah Ketua Pengadilan Agama wilayah PTA Semarang, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Hakim Pengadilan Militer Semarang.

  

Sekira pukul 9 acara dimulai dan diawali dengan sambutan dari Wakil Ketua PTA Semarang bapak Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan pengantar dari Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Komisi Yudisial RI bapak Ir. Ronny Dolfinus Tulak, MM. Beliau menyampaikan bahwa maksud dari kegiatan ini sebagai penyegaran sekaligus sharing agar semakin tahu program apa yang KY desain ke depan untuk memperlengkapi internalisasi dalam hal integritas hakim. Parameter integritas itulah yang akan dibangun bersama-sama. Bahwa KY ingin mengetahui hal-hal apa yang ada di lapangan yang menghambat pelaksanaan tugas terutama berkaitan dengan kode etik hakim, yang kemudian akan dilanjutkan dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja hakim.

  

Setelahnya dilanjutkan dengan acara inti yakni penjelasan terkait Program Penguatan Intergritas Hakim dan Kaitannya dengan Pelaksanaan FGD, penggalian pendapat tentang topik-topik diskusi, serta pembahasan topik diskusi oleh fasilitator dari Tim UI dan narasumber dari Komisi Yudisial RI. Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait faktor-faktor pendukung/penghambat pelaksanaan KEPPH dan strategi untuk mengatasinya.