Get Adobe Flash player
Lapor siwas
SIPP Pa

MA Terus Berupaya Pertahankan WTP

MA Terus Berupaya Pertahankan WTP

Bogor | badilag.mahkamahagung.go.id

Sebagai salah satu lembaga tinggi Negara, Mahkamah Agung wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan anggaran yang dikuasainya.

Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Untuk mendukung tersusunnya Laporan Keuangan Mahkamah Agung yang handal, akurat dan akuntabel, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara secara bersama-sama melaksanakan kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan DIPA 03, 04 dan 05 di Bogor, 25-27 Januari 2017.

Sebanyak 188 operator SIMAK BMN dan SAIBA dari 33 korwil di seluruh Indonesia didatangkan. Dari lingungan Peradilan Umum sebanyak 66 operator yang terdiri dari 33 operator SAIBA dan 33 operator SIMAK BMN. Jumlah yang sama dengan operator dari lingkungan Peradilan Agama.

Dari Peradilan Militer Dan TUN sebanyak 56 operator yang terdiri dari 28 operator SAIBA wilayah dan 28 operator SIMAK BMN wilayah.

Ketua panitia Arief Gunawansyah, S.H., M.H. berharap kegiatan ini dapat menghasilkan Laporan Keuangan tingkat Eselon I yang handal, akurat dan akuntabel. Arief menambahkan kegiatan ini  sebagai upaya Mahkamah Agung untuk mempertahanan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sejak tahun 2012, Mahkamah Agung telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Tahun lalu, tepatnya 29 Juni  2016, Mahkamah Agung menerima opini WTP yang keempat kalinya untung laporan keuangan tahun anggaran tahun 2015. (hirpan hilmi)

sakip

SIPP

 twitter copy fb copy  instagram copy 
FOLLOW US 

Login Form

External Link

logo-badilag1 pta link mari ebindalmin rkakldipa komdanas legislasi sikep info  perkara
 pbj