Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Purwakarta bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Sragen
Whistleblowing System

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Anda Sudah Mendaftar ?, Pantau Proses Perkara Anda.!

Setiap Pengadilan Harus ber-RB

Setiap Pengadilan Harus ber-RB

Bogor | badilag.mahkamahagung.go.id

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung kembali disosialisasikan kepada aparatur Mahkamah Agung. Kali ini, Reformasi Birokrasi disosialisasikan kepada operator SIMAK BMN dan SAIBA saat rapat konsolidasi keuangan di Bogor, Jumat (27/1/2017).

“Tolong saudara sampaikan kepada ketua pengadilan, agar membuat tim Reformasi Birokrasi di setiap pengadilan yang dipimpinnya” pesan ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., AK., M.M. sesaat sebelum menutup kegiatan konsolidasi keuangan.   

Sebagaimana surat plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Jeanny yang juga Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN menekankan agar pengadilan di empat lingkungan pengadilan dari Sabang sampai Merauke dapat ber-Reformasi Birokrasi (RB). Diawali dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi di masing-masing pengadilan.

Menurut Jeanny, Mahkamah Agung sudah lama ber-Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung dimulai tahun 2007 yang ditandai dengan diterimanya tunjangan khusus kinerja. Namun, hingga saat ini Mahkamah Agung belum menerima tunjangan kinerja sepenuhnya.

Salah satu jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tunjangan kinerja 100%, yaitu dengan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung.

Masih menurutnya, RB bukan menjadi tugas salah satu unit kerja. RB menjadi tugas seluruh unit kerja di Mahkamah Agung, termasuk pengadilan. RB di pengadilan sangat menentukan nilai RB  Mahkamah Agung dan berpengaruh juga terhadap besaran tunjangan kinerja.

Penilaian PMPRB tahun 2016 untuk kegiatan yang dilakukan di tahun 2015 berada di angka 86. Nilai yang cukup aman untuk mendapatkan remunerasi 100%. “Namun, nilai tersebut belum diverifikasi oleh Kementerian PAN RB” ungkapnya.

Angka tersebut diperoleh dari delapan area perubahan yang dinilai yaitu area Pola Pikir dan Budaya Kerja, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Jeanny mengapresiasi kegiatan konsolidasi keuangan yang merupakan bagian dari upaya Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung untuk area peningatan akuntabilitas kinerja. Walaupun bobot nilainya kecil, bidang ini tetap dapat mendongkrak nilai RB Mahkmah Agung. (hirpan hilmi)

 

Disadur dari Badilag.mahkamahagung.go.id




Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas