logo new

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Sragen bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Sragen
Whistleblowing System

Ecourt

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
Ecourt

Tatacara Permohonan Informasi

Penjelasan tata cara permohonan informasi merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

  •      a. Prosedur biasa; dan
  •      b. Prosedur khusus.

2. Prosedur biasa digunakan dalam hal :

  •      a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  •      b. Informasi yang diminta bervolume besar;
  •      c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  •      d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori
  •          informasi yang harus diumumkan atau informasi yang   harus tersedia setiap saat dan dapat
  •          diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia
  •          sehingga  harus  mendapat   izin  dan  diputuskan  oleh  pejabat  pengelola  informasi  dan
  •          dokumentasi (PPID).

3. Prosedur khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi

    yang diminta :

  •      a. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  •      b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam daftar
  •          informasi publik dan sudah tersedia (misal : sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau
  •          pengadilan lain);
  •      c. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  •      d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat
  •          dilakukan dengan mudah.

4. Alasan permohonan informasi yang dibuat pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak

    pemberian informasi.

5. Petugas informasi wajib membantu pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.

6. Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan mahkamah agung baru dapat diminta setelah

    putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan

    tersebut dikirimkan oleh mahkamah agung ke pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

PROSEDUR BIASA

Bagan proses pemberian informasi dengan prosedur biasa :

PROSEDUR KHUSUS

Bagan proses pemberian informasi dengan prosedur khusus :