Logo

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

E-court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
E-court

ZONA INTEGRITAS

Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK & WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
ZONA INTEGRITAS

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang, atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Pengadilan Agama Sragen. Ajukan laporan pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Agama Sragen pada hari dan jam kerja.
STOP GRATIFIKASI

jadwal sidang

 

 

 

 

 

 

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp

 

 

 

 

 

 

 

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

biaya perkara

 

 

 

 

 

 

 

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Siwas

 

 

 

 

 

 

 

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e court

 

 

 

 

 

 

 

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

 

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1 A, Media Informasi dan Transparansi Peradilan Agama

Upacara Hari Sumpah Pemuda

InspekturUpacara hari Sumpah Pemuda di Pengadilan Agama Sragen diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Sragen kelas 1A serta seluruh Tenaga Pramubhakti. Dalam upacara tersebut juga diikuti oleh anggota Dharmayukti Karini, para Cakim dan juga Mahasiswa Magang ( PPL) dari IAIN Surakarta. Upacara dimulai tepat pukul 08.00 WIB dan sebagai inspektur Upacara adalah YM Ketua Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A, Drs. Suhardi, SH. 

Read more ...

Pelantikan Panitera dan Panitera Pengganti

Jum'at 21 Juni 2019, bertempat di ruang sidang Utama Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A, Drs. Suhardi, SH., Ketua Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A berkenan melantik Panitera dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A.

pelantikan Pan PP

Adalah bapak Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., MH., yang sebelumnya adalah Wakil Panitera  Pengadilan Agama Garut, dilantik dan diambil sumpahnya oleh YM Ketua Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A menjadi Panitera Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A.

Read more ...

Serba Serbi e-Court

Dalam upayanya mengikuti perkembangan jaman, Mahkamah Agung mengubah wajah peradilan dari konvensional menjadi modern dengan meluncurkan inovasi-inovasi baru dalam dunia peradilan. Meskipun perjuangannya tidak semudah membalikkan telapak tangan karena dunia peradilan telah memasuki era baru. Era dimana kita dipaksa untuk bekerja tidak hanya tepat tetapi juga cepat. Tidak hanya cepat tetapi lebih cepat. Beragam upaya, gagasan dan implementasi terus dilakukan agar dapat mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Salah satunya dengan meluncurkan e-Court.

Read more ...

Pelantikan Sekretaris Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A

IMG 6990

Sragen, 17 September 2019.

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Sragen, Ketua Pengadilan Agama Sragen, Drs. Suhardi, S.H.,  melantik saudara Sutris, SH., MH., sebagai Sekretaris pada Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A. Sebelum dilantik di Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A, Sutris, SH., MH., adalah sekretaris pada Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A. 

Turut hadir dalam acara pelantikan sdr. Sutris, S.H., MH. rombongan dari Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A yang langsung dipimpin oleh Beliau Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A, Drs. H. Wahid Abidin, MH. Turut hadir juga Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se Solo Raya, serta seluruh Hakim, Pegawai pada Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A. Read more ...

APLIKASI - APLIKASI  PENDUKUNG

   

   

 

RESMI, MA SERAHKAN NILAI PMPRB KE KEMENPAN RB

RESMI, MA SERAHKAN NILAI PMPRB KE KEMENPAN RB

Jakarta—Humas: Mahkamah Agung secara resmi menyerahkan nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada Kementeraian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku leading sector dalam PMPRB. Penyerahan dilakukan secara elektronis oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum., selaku penanggung jawab Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung di Ruang Rapat Tower, Gedung Mahkamah Agung, Lt. II, Rabu (12 Juni 2019).

Penyerahan tersebut dilakukan sesaat setelah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Nugroho Setiadji, selaku koordinator assessor internal menyerahkan hasil penilaian kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Turut hadir dalam acara penyerahan nilai PMPRB tersebut pejabat eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tinggi dan Tingkat Pertama di wilayah DKI Jakarta, tim assessor internal, serta tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.

Dalam pengarahannya sebelum dilakukan penyerahan, Pudjoharsoyo menyampaikan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung merupakan kewajiban kementerian/lembaga karena hal tersebut berkaitan dengan kinerja lembaga yang pada akhirnya akan dijadikan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan besaran tunjangan kinerja pegawai pada lembaga tersebut.

“Bagi kita, persoalannya bukan hanya berimplikasi pada kesejahteraan, tetapi juga percepatan pencapaian visi pembaruan peradilan, yakni mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung,” ujar Pudjoharsoyo menegaskan.

Mahkamah Agung, menurut Pudjoharsoyo, berusaha menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan nilai reformasi birokrasinya. “Salah satu indikatornya adalah kesungguhan Mahkamah Agung mempersiapkan perangkat regulasi untuk mendukung keberhasilan program reformasi birokrasi,” urai mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu.

Ditahun 2019, Mahkamah Agung setidaknya telah mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

“Regulasi ini diteruskan ke bawah oleh Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung yang berusaha mengintegrasikan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas,” ujar Pudjoharsoyo lebih lanjut.

http://103.16.79.44/cms/media/6066

Disandingkan dengan PMPZI

Kecuali melakukan penilaian di bidang reformasi birokrasi, penilaian juga dilakukan terhadap pembangunan Zona Integritas terhadap unit-unit kerja yang memiliki setidak-tidaknya tiga kriteria. Pertama, unit kerja yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik. Kedua, mengelola sumber daya yang cukup besar; dan ketiga, memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Dari hasil penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas ini Mahkamah Agung kemudian mengusulkan 174 unit kerja ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Keseluruhan unit tersebut, terdiri dari tiga kategori. Pertama, unit kerja mandatory yang ditentukan oleh Kemenpan RB berdasarkan strategi nasional pemberantasan korupsi sebanyak 16 unit kerja. Kedua, unit-unit kerja yang telah diajukan ke Kemenpan RB tahun 2018 tetapi belum lolosa untuk mendapatkan predikat WBK sebanyak 15 unit. Dan ketiga, unit kerja yang diusulkan pada tahun 2019 sebanyak 143 unit kerja.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung memperoleh nilai 88,05, sedangkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas tertinggi diraih oleh PA. Mojokerto dengan nilai 96,34 dan terendah diraih oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan nilai 80,05. (Humas/Mohammad Noor)

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sragen

Jl. Dr. Sutomo No.3A Sragen 57213

Telp (0271)891080

Fax. (0271)895145

Email     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tabayun : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A Designed by Joomla
Jalan Dr. soetomo No. 3A Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
Telp. (0271)891080 Fax (0271)895145
e-mail : pa-sragen@pa-sragen.go.id
tabayun@pa-sragen.go.id