STANDART OPERATING PROCEDURE KESEKRETARIATAN 2018

 

	SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian tugas peran dan tanggung jawab
	SOP Pengembangan Pegawai
	SOP tentang Izin belajar dan Tugas belajar
	3.4. Pelayanan Penerimaan Perkara
	3.5. Pelayanan Sidang Terpadu
	3.6. Penetapan Majelis Hakim
	3.7. Penugasan Panitera Pengganti
	3.8. Penunjukan Jurusita-JSP
	3.9. Penetapan Hari Sidang
	3.10. Pemanggilan Para Pihak
	3.11. Pelayanan Pemanggilan T Ghaib Perkara Perkawinan
	3.12. Pelayanan Pemanggilan T Ghaib Selain Perkara Perkawinan
	3.13. Pelayanan Pemanggilan T Luar Negeri
	3.14. Pelayanan Permohonan Bantuan PGL-PBT ke PA Lain
	3.15. Pelayanan Bantuan Panggilan - Pemberitahuan dari PA lain
	3.16. Kegiatan Persidangan
	3.17. Pelayanan Mediasi
	3.18. Pelayanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir
	3.19. Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke PA lain
	3.20. Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari PA lain
	3.21. Layanan Pemeriksaan Setempat
	3.22. Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA lain
	3.23. Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA lain
	3.24. Layanan Tambah Biaya Panjar Perkara
	3.25. Layanan Permohonan Sita Jaminan
	3.26. Pelayanan Sita Buntut
	3.27. Layanan Permohonan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
	3.28. Layanan Pemberitahuan Isi Putusan
	3.29. Layanan Pengelolaan Uang Sisa Panjar
	3.30. Layanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama kepada Para Pihak
	3.31. Layanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah
	3.32. Layanan Ikrar Talak
	3.33. Layanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai
	3.34. Layanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan ke KUA dan Dukcapil
	3.35. Layanan Permintaan Produk Pengadilan
	3.36. Layanan Perkara Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana
	3.37. Layanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah  dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
	3.38. Layanan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Yang Melewati Batas Waktu
	3.39. Layanan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Yang Memenuhi Batas Waktu
	3.40. Layanan Banding
	3.41. Layanan Kasasi
	3.42. Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu
	3.43. Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
	3.44. Layanan Peninjauan Kembali
	3.45. Layanan Prodeo Tingkat Pertama
	3.46. Layanan Prodeo Tingkat Banding
	3.47. Layanan Prodeo Tingkat Kasasi
	3.48. Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
	3.49. Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Tingkat Banding
	3.50. Layanan Pembebasan Biaya Perkara Di Tingkat Kasasi
	3.51. Layanan Permohonan Eksekusi Riil
	3.52. Layanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
	3.53. Layanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang
	3.54. Layanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain
	3.55. Layanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain
	3.56. Layanan Permohonan Konsinyasi
	3.57. Layanan Permohonan Itsbat Rukyah Hilal
	3.58. Pengarsipan
	3.59. Layanan Pelaporan Perkara
	3.60. Pengaduan
	3.61. Layanan Permohonan Perceraian PNS-TNI dan Polri
	3.62. Layanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
	3.63. Layanan Permohonan Isbat Nikah Volunter
	3.64. Layanan Pengelolaan ATK Perkara
	3.65. Layanan Pengelolaan Keuangan Perkara
	3.66. Layanan Pengelolaan Sisa Panjar